Rakyat Bersatu Menuntut Keadilan: Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi Damai Anti Militerisme

 

Ratusan massa berkumpul dibawah fly over AP Pettarani untuk melakukan aksi damai. Sumber foto : UKM BK SI-Unhas/ Astrid Damayanti.

Makassar, 4 September 2025 - Mahasiswa dan juga beberapa masyarakat lainnya, kembali memenuhi fly over AP Pettarani dengan melakukan aksi damai. Persatuan Rakyat Anti Militerisme kali ini menyuarakan “Hentikan dan lawan tindakan Fasis Prabowo-Gibran! Pulihkan segera hak-hak demokratis rakyat! Penuhi hak-hak sosial dan ekonomi rakyat!”

Tampak seorang demonstran menggunakan dress code berwarna pink dengan membawa poster yang bertuliskan "MENOLAK LUPA". Sumber foto : UKM BK SI-Unhas/ Muhammad Fachry

Para orator dalam aksi ini menyuarakan bagaimana rakyat mengalami penindasan oleh negara sendiri, perampasan hak hidup oleh negara, tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian, serta pemberian hak istimewa oleh negara kepada pejabat, serta ketimpangan keadilan yang dialami oleh masyarakat kelas bawah.

Salah satu orator meyuarakan bagaimana kondisi para demonstran dari daerah akibat aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif. Sumber foto : UKM BK SI-Unhas/ Astrid Damayanti

Salah satu orator dihampiri anak kecil dan memberikannya tissue saat melakukan orasi. Sumber foto : UKM BK SI-Unhas/ Muhammad Fachry

Anak kecil yang ada pada foto sebelumnya ikut untuk menyulut api yang dinyalakan demonstran. Sumber foto : UKM BK SI-Unhas/ Muhammad Fachry

Terdapat selebaran yang dibagikan saat demonstrasi, termuat 9 tuntutan yang dilayangkan oleh Persatuan Rakyat Anti Militerisme. 9 tuntutan itu adalah:

1. Hapus hak istimewa dan potong gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga nonkementerian, komisaris, dan direktur BUMN hingga setara upah buruh rata-rata untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
2. Pemotongan anggaran lembaga, kementerian, serta jabatan yang tidak mensejahterakan rakyat, antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BIN, DPR, MPR, dan sebagainya untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
3. Kenaikan upah buruh, penurunan pajak rakyat.
4. Kenaikan pajak progresif bagi perusahaan besar, perbankan, dan konglomerat.
5. Pembebasan massa aksi yang ditangkap.
6. Tangkap, adili, dan penjarakan aparat pelanggar HAM.
7. Pemotongan anggaran dan pelucutan POLRI serta alat represi rezim Prabowo-Gibran.
8. Militer kembali ke barak — end military interference in civilian lives.
9. Sita seluruh harta koruptor serta konglomerat pengemplang pajak dan diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.

Tampak sebuah poster dari seorang demonstran bertuliskan "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM & BIROKRASI KEPOLISIAN". Sumber foto : UKM BK SI-Unhas/ Muhammad Fachry

Para demonstran menunjukkan selebaran poster bertuliskan kritik terhdapat pemerintah. Sumber foto : UKM BK SI-Unhas/ Muhammad Fachry

Aksi ini bukan hanya sekadar bentuk protes, tetapi juga pengingat bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan. Gerakan ini lahir dari keresahan yang mendalam terhadap sistem yang dinilai timpang dan tidak berpihak pada rakyat. Mereka juga menuntut keadilan sosial yang merata, transparansi dalam pemerintahan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat miskin dan tertindas. Para massa membawa harapan baru bahwa demokrasi tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi harus nyata dalam kebijakan dan tindakan negara.

- Muhammad Fachry